Konflik Agraria dan Disorientasi Negara

Oleh Mustaq Zabidi[1]

Persoalan agraria menjadi sesuatu yang amat lekat dengan kehidupan Petani. Tanpa lahan, Petani tidak bisa melakukan kegiatan pertanian (cocok tanam). Undang-undang tentang Agraria no. 5 Tahun 1960 tampaknya belum bisa menjadi penguat akan keberadaan dan keberlangsungan nasib Petani. Undang-undang tersebut hanya sekedar sebagai pelengkap keberadaan undang-undang sedangkan sisi substansi dan implementasinya tak sejalan. Padahal konflik agraria selalu terjadi baik antara petani dengan korporasi, Petani dengan penguasa. Seharusnya, keberadaan kaum Petani diberikan ruang yang cukup untuk melakukan aktivitas dan kinerja pertanian sebagai bentuk penguatan negara dari sisi pangan.

Perampasan korporasi terhadap lahan pertanian semakin menunjukkan adanya pengalihan ke sektor Industrial. Hal itu terjadi tentu bukan tanpa alasan karena dimotori faktor kebutuhan ekonomi global. Pertumbuhan investasi terhadap kebutuhan di berbagai sektor seperti properti menunjukkan tingkat yang cukup besar. Keberadaan hotel, apartemen, perumahan, mall dan sebagainya di hampir setiap daerah selalu mengalami pertumbuhan yang signifikan. Alasan peluang ekonomi dan targetan pertumbuhan ekonomi domestik kerapkali dikaitkan dengan prioritas negara. Padahal ini hanya kebutuhan kecil para pelaku bisnis untuk melakukan ekspansi ekonomi.

Rencana keberadaan pembangunan pabrik semen di sekitar Pegunungan Kendeng adalah upaya untuk menjawab adanya kebutuhan ekonomi dari pembanguan sektor materiil. Pembangunan tersebut membutuhkan material yang cukup banyak dan komposisi pembangunan yang varian. Sehingga dari sisi ekonomi ini menjadi peluang bisnis yang penting dan barangkali coba dimanfaatkan oleh PT Semen Indonesia sebagai salah satu produsen semen nasional. Padahal kebutuhan komplomenter seperti hotel, mall, dan sebagainya adalah kebutuhan yang sifatnya tidak pokok.

Konflik agraria menjadi perebutan isu yang selalu ditarik ulur. Kasusnya tidak pernah tuntas dan selalu dijadikan kajian yang kandas di panggung akademis. Padahal di balik itu, pergeseran status Petani bukan lagi secara sepenuhnya sebagai juragan atas kepemilikan tanah. Dulu, orang mengatakan Petani adalah orang yang melakukan kegiatan pertanian dan satu paket kepemilikan yang sah atas tanah mereka masing-masing. Namun, sekarang status itu lebih lekat sebagai buruh tani. Iya kalau lahan pertaniannya ada, kalau tidak lantas seperti apa?

Kebiasaan pemerintah dalam melakukan kegiatan impor kebutuhan pangan adalah salah satu bentuk kegagalan kebijakan. Tingkat surplus pangan yang dipersepsikan mampu mencukupi kebutuhan pangan di setiap periode nyatanya lebih banyak meleset. Akurasi data yang tak sepadan menyebabkan pemerintah berargumen ganda soal stok pangan. Solusi sepihak yang ditawarkan lagi-lagi soal penetapan regulasi impor yang tentu menguntungkan pihak tertentu, baik importir maupun para cukong yang menyelinap di balik dinding pemerintahan.

Bergesernya lahan pertanian produktif yang beralih fungsi kedalam banyak Industrial tentu menjadi hal yang tak terbantahkan. Kuantitas lahan pertanian sedikit lesu dengan maraknya ekspoiltasi lahan. Sedangkan, kebutuhan pangan nasional mengalami permintaan yang konstan dengan peningkatan populasi penduduk yang cukup tinggi. Tentu, hal ini menjadi permasalahan serius dengan kondisi negara yang rawan diguncang krisis multipangan.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kota-kota besar mendorong adanya urbanisasi yang masif. Penghasilan sebagai Petani atau buruh tani tentu tidak sepadan jika dibandingkan dengan penghasilan sebagai buruh pabrik. Kondisi iklim yang tak menentu, debit hujan yang tinggi, dan musim tanam yang tak pasti barangkali menjadi sesuatu yang kebanyakan orang enggan untuk menjadi Petani (serba resiko). Sehingga yang kerapkali terjadi dilapangan para penggarap lahan pertanian di dominasi masyarakat yang rentan dengan usia non produktif.

Keberadaan kaum urban yang berbondong mencari penghasilan dan penghidupan yang layak ke kota menjadi satu alasan yang cukup beresiko. Namun, alasan tersebut cukup rasional mengingat profesi sebagai Petani rupanya belum cukup mampu menjadi tumpuan utama bagi kebanyakan orang. Selain soal jaminan masa depan juga dorongan akan kebutuhan hidup yang serba kompleks. Sehingga menuntut masyarakatnya untuk mendapatkan upah yang lebih.

Kehidupan di kota tentu menawarkan beragam kebutuhan yang serba ada. Pusat kemewahan, hingar bingar lampu kota, gedung menjulang tinggi adalah potret kehidupan para kaum perkotaan. Kondisi di desa yang lekat dengan keterasingan tentu berbeda jauh dengan kehidupan di kota. Hadirnya mall, apartemen mewah, dan tempat hiburan yang berkelas bisa turut mempengaruhi gaya hidup kaum urban yang modernis. Sehingga, kehidupan di kota yang menawarkan gaya kemapanan dan kenyamanan menyebabkan degradasi mentalitas bagi kaum urban. Angan-angan kembali ke desa menjadi Petani bukan lagi menjadi jawaban.

Kasus yang selama ini terjadi dalam mempersepsikan Petani hanya sepintas pada persoalan produsen pangan. Namun, lebih dari itu upaya untuk memberikan edukasi seperti pengembangan hasil pertanian yang berkualitas, antisipasi tingkat kegagalan panen yang rendah, dan distribusi harga yang layak tidak selalu tersampaikan menyeluruh kepada Petani. Maka dari itu, sering muncul terma tengkulak yang mencoba merusak harga dan merebut pasar. Sehingga yang terjadi adalah timbulnya kegaduhan atas harga yang tinggi dan kelangkaan tehadap komoditas tertentu di pasaran.

Buntut kasus tersebut tentu berpengaruh terhadap kejelasan nasib kesejahteraan Petani di masa mendatang. Status Petani bukan lagi menjadi suatu mata pencarian yang diidolakan banyak orang. Profesi yang kecil diperebutkan nyaris hanya dikerumuni segerombolan tertentu yang tetap loyal dengan doktrinasi sebagai pejuang pangan.

Generasi saat ini (genealogi petani) jauh sekali berbicara isu tani dan pertanian. Pergolakan dinamika Petani banyak yang tidak paham apalagi seluk beluk yang lebih luas. Ada semacam blokade pemikiran yang menyebabkan apatisme terjadi. Derasnya arus modernitas salah satu faktor hegemoni lintas budaya, tanpa ada filterisasi benteng mentalitas terakhir generasi akan terlindas.

[1] Penulis adalah Sekretaris Umum PMII Cabang Kota Solo masa khidmat 2016/2017, Mahasiswa S1 Manajemen FEB UMS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s