Politik Demokrasi Legislatif Bukan Lagi “Keberpihakan” Tapi Lebih “Memihakkan”

Oleh Mustaq Zabidi[1]

Sekarang ini suhu politik yang berada di lingkaran legislatif menunjukkan arah tendensi yang tidak enak lagi dilihat dan didengarkan. Pasalnya, hujan interupsi yang mewarnai jalannya sidang di DPR tidak mencerminkan sikap politik yang manusiawi. Artinya, sebagai lembaga legislatif, DPR tidak lagi mengurusi perannya sebagai badan penganggaran, legislasi dan pengawasan. Melainkan sudah mulai rakus peran hingga merecoki peran dari eksekutif.

Sepertinya, politik demokrasi yang diperankan di republik ini memperlihatkan nuansa politik yang membosankan. Bagaimana tidak, DPR saling sikut dan aspirasi antar fraksi mulai tidak digubris. Sedangkan, rakyat dipaksa melihat fraksi-fraksi lain di DPR saling bertengkar. Pada akhirnya, DPR lebih sibuk bermain bola panas politik legislatif daripada mengurusi rakyat.

Prabowo Subianto pernah mengatakan politik itu merupakan pekerjaan yang sangat melelahkan. Meskipun Prabowo Subianto berlatar belakang seorang tentara, namun lelahnya politik mampu mengalahkan lelahnya militer. Tentu, hal itu tidak  lagi mencengangkan publik dengan melihat realitas politik yang bergulir di negeri ini. Siapa yang haus kekuasaan dialah yang mengaku sebagai pemenang.

Pada periode 2009-2014, peran DPR dalam mencetuskan UU hanya rampung pada jumlah 145 UU. Meleset dari jumlah yang ditargetkan, yakni 247 RUU. Artinya, hanya beberapa persen saja DPR fokus pada perannya sebagai lembaga legislasi. Sedangkan, pada Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2015 DPR menargetkan 41 RUU. Namun, hingga pertengahan tahun ini hanya 2 UU yang baru dicetuskan.

Tidak hanya itu, masalah kebijakan dana aspirasi di Senayan beberapa hari lalu (23/6) publik dicengangkan dengan keputusan DPR yang menyetujui adanya dana aspirasi. Padahal, sudah sangat jelas ada beberapa fraksi lain yang tidak menyetujui adanya kebijakan tersebut. Namun, suara massa lagi-lagi menjadi kekuatan politik negeri ini.

Lalu, apa sebenarnya yang diharapkan DPR dengan adanya dana aspirasi. Apa hanya sekedar proyek untuk pengenyangan perut atau menebar citra wakil rakyat di dapilnya masing-masing?. Seakan-akan merekalah yang berjuang dengan cucuran keringat yang pada akhirnya hanyalah sebuah kedok untuk mengelabuhi rakyat. Bukankah, sudah ada dana desa yang digagas oleh pemerintah yang nantinya akan tersebar ke seluruh desa. Kenapa lagi ada dana aspirasi? Apa takut dapilnya tidak kebagian jatah dalam perbaikan daerah?

Selama ini, yang diperlihatkan DPR terhadap publik hanyalah permainan kucing-kucingan. Bagaimana tidak, DPR telah banyak bermain cakar pada beberapa proyek pemerintah. Bahkan, koruptor terbesar bersumber dari anggota DPR dan kini telah banyak para anggota DPR yang telah diciduk oleh KPK. Tidak hanya itu, kekesalan para anggota DPR berujung pada upaya pelemahan terhadap KPK.  Dengan cara merevisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK guna membatasi peran KPK dalam membongkar kasus korupsi. DPR sendiri merasa risih karena banyak dari anggotanya yang terseret kasus korupsi proyek anggaran pemerintah.

KPK adalah lembaga independen yang tidak boleh dirusuhi oleh pihak manapun. Biarkanlah KPK bekerja dengan baik tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun yang mencoba untuk membuyarkan peran KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Bisa dibayangkan bagaimana nasib bangsa ini kalau saja KPK dilemahkan dan dibekukan. Akan semakin liar praktik-praktik korupsi yang terus bersarang dan melibatkan banyak oknum pemerintah.

Tidak hanya DPR yang mencoba untuk melemahkan KPK, Polri juga dirasa demikian sama. Seperti, upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan para anggotanya. Tentu, hal seperti itu tidak perlu terjadi di negara yang kaya akan demokrasi. Dalam hal ini, Pemerintah harus serius dalam upayanya untuk menolak usulan DPR guna merevisi UU tersebut. Tidak hanya KPK dan pemerintah yang akan merasa dirugikan tapi rakyat juga merasa sangat dirugikan. Di era SBY  lima tahun yang lalu, pemerintah dengan tegas menolak adanya revisi UU KPK. Bagaimana dengan tahun ini? Pemerintah harus bersikap ekstra tegas untuk menolak adanya upaya revisi UU KPK.

DPR sudah main cokok di segala lini, penginnya selalu menjadi raja dan main menang sendiri. Tapi, tidak melihat nasib rakyat yang dipikulnya. Seakan, DPR mulai haus kompetisi dan pembelaan diri. Bukan pujian yang akan diterima DPR nantinya melainkan kekesalan dari rakyat terhadap DPR. Karena, rakyat sudah mulai lelah dengan tontonan yang diperlihatkan para wakil rakyatnya. Bahkan, Gus Dur pun pernah berkata kalau DPR itu seperti taman kanak-kanak. Kenyataannya, hal itu telah terbukti sampai hari ini.

Maklum, anggota DPR juga manusia yang memerlukan banyak koreksi dari rakyat. Jangan sampai dengan bosannya rakyat melihat ulah anggota DPR menyebabkan tiadanya koreksi untuk mengingatkan dan memperbaiki situasi yang mendera negeri ini. Karena, kita semua tidak menginginkan adanya kebobrokan di negeri yang cinta demokrasi. Pada akhirnya, kita semua yang akan merasakan apa yang telah kita lakukan untuk republik ini.

[1] Penulis adalah Ketum PMII Komisariat Pabelan Surakarta yang juga aktif bergiat di Solo Reform Institute

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s