Perspektif PMII atas Sistem Negara Islam; Layakkah Indonesia sebagai Negara Mayoritas Muslim menjadi Negara Islam?

Oleh: Ahmad Rodif Hafidz[1]

Seorang reformis India yang sekaligus aktivis muslim, Asghar Ali Engineer (10 Maret 1939—14 Mei 2013), dalam bukunya yang berjudul Devolusi Negara Islam (The Islamic State, 1980) menuliskan, Rasulullah saw. tidak mewariskan teori yang lengkap mengenai negara Islam; yang beliau wariskan adalah tindakan dan ucapan tertentu yang kemudian dijadikan panduan bagi para khalifah sepeninggal beliau.

Namun keempat khalifah yang religius (Khulafa Rasyidin) dalam periode 30 tahun harus menghadapi situasi yang sangat berbeda dan sangat rumit akibat kemenangan pasukan muslim yang berhasil menguasai wilayah kekaisaran Romawi dan Sassanid. Kekuasaan Islam di masa Rasulullah terbatas pada jazirah Arab yang sebagian besar dihuni oleh suku-suku pengembara. Karena itu, persoalan yang beliau hadapi tidak serumit yang dihadapi oleh para khalifah penerus beliau.

Kini, seiring dunia yang terus bergejolak dan roda kehidupan yang terus berputar menggerus pelbagai peradaban masa lalu dan membuahkan pemikiran serta produk baru sebagai bekal hidup di masa mendatang, romantisme akan kejayaan Islam pada awal dan pascakenabian—yang distigmakan oleh beberapa kelompok dengan gegap gempita perjuangan melawan kezaliman duniawi demi tegaknya agama Allah—justru kembali dihidupkan di tengah-tengah dunia baru. Pelakunya adalah mereka yang tidak rela, apabila dunia ini menjadi lahan pertanian yang subur bagi agama selain Islam. Memang sulit dinafikkan bahwa perjuangan mereka pantas mendapat apresiasi setinggi-tingginya lantaran berani membuat arus baru di tengah derasnya arus hegemoni dunia yang serba praktis dan cenderung menjauh dari prinsip berketuhanan yang ideal; yakni sebagai hamba Tuhan yang beriman, beragama, dan berbuat kebaikan.

Seraya membangun kekuatan militansi basis massa serta peningkatan intelektualitas—yang bagi kelompok lain dikatakan intelektual sempit—mereka yang mengatasnamakan berasal dari kelompok atau negara muslim yang digolongkan sebagai negara dunia ketiga, khususnya di Asia dan Afrika ini menginginkan tegaknya negara Islam atau dengan kata lain negara yang menggunakan konsep dasar (syariat) Islam dalam segala aspek tatanan kehidupan. Tak hanya itu, mereka juga berani melawan penguasa dunia saat ini, yakni barat dengan berbagai taktik dan intriknya. Perlawanan yang diwujudkan diantaranya doktrinasi radikalisme kepada pengikutnya yang kemudian membuat teror terhadap dunia baru yang dianggap telah dan akan merusak tatanan dunia Islam yang telah terbangun dengan megahnya selama berabad-abad.

Awalnya mereka, kelompok yang kemudian diidentikkan dengan gerakan Islam radikal ini berkembang di sebagian wilayah Timur Tengah dan pesisir Afrika. Namun perjuangan mereka sepertinya berhasil memasuki babak baru ketika gembar-gembor pendirian negara Islam itu kini mulai menyusup perlahan-lahan ke wilayah Nusantara yang notabene, berdasarkan catatan sejarah adalah negara yang peradabannya diawali oleh agama Hindu dan kemudian Buddha.

Di Indonesia sendiri, mereka masuk dengan berbagai jalur. Mulai dari pendidikan, sosial, hingga politik. Kebanyakan, konsep yang disusupkan dalam jalur yang mereka tempuh itu menggunakan sistem doktrinasi. Dimana akhirnya mereka pun setidaknya telah berhasil meracuni pemahaman-pemahaman kultur serta kearifan lokal masyarakat Nusantara hingga membuat peradaban baru yang mereka yakini adalah peradaban yang diterapkan pada zaman Rasulullah saw.

Relevansi Negara Islam (Khilafah)

Asghar Ali Engineer sebagai tokoh pembaharu Islam abad 20 yang bahkan dikenal dengan pemikiran “nakal”-nya, yakni liberation theology mengatakan, pada mulanya negara-negara muslim keukeuh mempertahankan pelbagai praktik-praktik tradisi (Islam tradisional) untuk melawan tantangan baru dari dunia barat. Mereka tidak tertarik untuk melakukan perubahan yang bersifat fundamental dalam masyarakat. Namun, cerdiknya barat, dengan hegemoninya yang terus mengusik negara-negara muslim itu membuat realitas berbicara lain. Akibat percaturan politik global yang lagi-lagi didalangi kepentingan materi, negara-negara muslim itu kemudian melegitimasikan dirinya sebagai negara Islam sebagai wadah pemersatu umat Islam pada masa abad pertengahan.

Namun, justru berbagai blunder mencuat seketika dengan legitimasi itu. Alih-alih ingin memperkuat jati diri umat Islam, hasilnya justru jauh panggang daripada api; mereka justru menerapkan hal yang tidak esensial. Dimana nilai-nilai hakiki ajaran Islam malah tidak diberlakukan, tetapi yang diterapkan hanya hukum dan hukuman tertentu yang dianggap sesuai dengan syariat Islam. Sebagai contoh yang terjadi di Arab Saudi, memotong tangan pencuri atau merajam para pezina hingga mati terus diberlakukan sampai sekarang ini. Bagi negara yang mengaku negara Islam ini, kaum wanita diwajibkan mengenakan jilbab atau cadar, serta dibatasi untuk hanya mengurusi tugas-tugas rumah tangga. Hal ini terus-menerus berkembang luas di beberapa negara meski sebagian mereka juga telah gagal dalam mengimplementasikannya. Namun, yang perlu ditegaskan di sini ialah, ketentuan-ketentuan yang berlebihan seperti itu—yang mana bukan merupakan esensi ajaran Islam—seharusnya tidak didominankan melebihi hal yang esensial.

Padahal, jika mengacu pada masa kejayaan Islam, mengapa sekitar 13 abad Islam bisa berjaya adalah karena sikap inklusifnya Islam yang dikomandoi oleh pemimpin yang egaliter terhadap siapapun. Hasilnya, selama kurun waktu 13 abad tersebut Islam benar-benar menjadi agama yang disegani oleh masyarakat dunia, terlebih eropa pada waktu itu.

Sejak wafatnya Rasulullah saw, ketika tonggak kepemimpinan Islam diamanatkan kepada Khulafa Rasyidin dan dilanjutkan oleh Khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dengan 55 khalifah-nya, hingga berakhir pada kepemimpinan terakhir Islam pada Khilafah Bani Utsmaniyyah atau yang dikenal dengan Turki Utsmani-nya, yakni Abdul Majid II (1340-1342 H/1922-1924 M), konsep negara Islam atau yang kini dibumikan dengan istilah “khilafah” oleh kelompok ekstrem kiri-Islam saat ini jelas sungguh berbeda. Banyak dari perbedaan itu namun tetap dicoba diterapkan oleh kelompok ekstrem tersebut. Akibatnya, dunia yang tidak siap menerima konsep itu semakin hiruk-pikuk dan konflik pun bermunculan di mana-mana lantaran satu sama lain saling mengklaim bahwa dirinyalah yang berhak atas khalifah dalam sistem khilafah yang akan diterapkan itu. Padahal, bagi sebagian kelompok di luar mereka, cita-cita mereka akan khilafah dalam konteks kekinian itu sangatlah utopis.

Dalam sebuah sumber menyebutkan, sistem khilafah itu hanya akan terwujud apabila, pertama, adanya seorang khalifah saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. Apalagi khalifah itu harus diangkat dengan sistem syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi, atau kerajaan (warisan). Kedua, adanya wilayah yang menjadi tanah air (wathan) yang dikuasai penuh oleh umat Islam. Ketiga, diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem hanya bersumber dari syariat Islam yang berlandaskan pada Al Quran dan As Sunnah. Termasuk di dalamnya, undang-undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional, dan lain sebagainya. Keempat, adanya masyarakat muslim yang mayoritas mendukung upaya pendirian sistem khilafah ini melalui sebuah baiat yang nantinya tunduk pada khalifah dan khilafah. Kelima, sistem khilafah yang dibangun bukan berdasarkan kepentingan sekeping bumi atau tanah air tertentu, sekelompok kecil umat Islam, serta bukan pula berdasarkan kepentingan pribadi khalifah atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam secara penuh demi tegaknya agama Allah; Islam.

Jadi, apabila kondisi dunia seperti dewasa ini, apakah relevan khilafah ditegakkan di dunia? Adakah kelima catatan penting di atas yang dapat terpenuhi demi berdirinya negara Islam? Sepertinya benar, bahwa cita-cita kelompok ekstremis yang mengandalkan jihad itu bisa jadi hanya utopis. Karena, kita tidak bisa menampik bahwa dunia terus mengalami perkembangan.

Jika bertumpu pada sistem baku yang diterapkan pada zaman Rasulullah dan beberapa periode pascawafatnya beliau yang berlandaskan pada Al Quran dan As Sunnah semata, maka sosok pemimin tertinggi (Imam A’dham) tentu akan dibuat kelimpungan dalam menjalankan berbagai hal duniawi khususnya.

Oleh karena itu, Asghar Ali Engineer juga bersepakat bahwa dalam situasi yang berkembang pesat, para khalifah itu harus melakukan inovasi (bid’ah) guna menjalankan pemerintahan lantaran mustahil menemukan pedomannya dalam Al Quran ataupun sunnah Rasul. Belum lagi mereka juga harus melakukan ijtihad (penafsiran kreatif) ketika dihadapkan dengan situasi dan persoalan baru.

Perspektif PMII sebagai Pemilik Ruh Islam Indonesia

Dalam beberapa tahun ke belakang, Indonesia terus disibukkan dengan permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang tiada hentinya. Bak gayung bersambut, ketika satu masalah belum selesai, muncul lagi masalah yang baru. Salah satunya adalah merebaknya paham Islam radikal yang seperti penulis telah sebutkan di atas; mereka yang ingin menegakkan syariat Islam di bumi Nusantara. Dalam hal ini barangkali kita perlu mengkaji banyak hal mulai dari perspektif kenegaraan, keagamaan, lokalitas, dan efek domino yang bakal ditimbulkan apabila benar sistem khilafah diterapkan di Indonesia.

KH Musthofa Bisri alias Gus Mus pernah mengatakan bahwa Indonesia yang terdiri atas belasan ribu gugusan pulau yang membentang mulai dari Sabang hingga Merauke ini bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler, melainkan negara bangsa (nation-state). Karena bukan negara agama, negara yang dalam hal ini dimaksudkan adalah pemerintah tidak bisa bertindak 100 persen sebagai imam dalam pengertian fikih. Pun sama halnya dengan bukan negara sekuler, artinya pemerintah diizinkan untuk ikut mengurusi persoalan agama sebatas yang dimungkinkan. Oleh karena itu, Gus Mus menyimpulkan, Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara Islam atau yang menggunakan fikih murni. Bahkan, mereka yang menggunakan sistem syariat Islam pun belum tentu bertindak esensial sebagaimana ajaran agama yang sifatnya prinsip.

Ketika kelompok ekstrem seperti Hizbut Tahrir kini kian menggelorakan khilafah sebagai solusi atas pelbagai permasalahan yang timbul di Indonesia saat ini, PMII sebagai bagian dari produk Nusantara harus berani meneguhkan kembali bahwa Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Indonesia jelas sangat tidak siap untuk dijadikan sebagai negara agama lantaran Indonesia terbangun atas multi-religi dan multi-kulturalisme. Ketika syarat berdirinya khilafah salah satunya adanya kesepakatan dari seluruh penghuni Nusantara, maka mereka yang menyerukan khilafah itu harus membuktikan bahwa dirinya mendapat legitimasi dari seluruh kelompok dan golongan yang ada.

Namun, yang menjadi ancaman dan bahaya adalah ketika seruan mereka itu selalu muncul seiring bertabrakannya dunia barat dengan timur yang kerap membuat Indonesia menjadi korban dari keganasan konflik kedua blok itu. Alhasil, khilafah pun digelontorkan sebagai solusi yang laiknya titah langsung dari Tuhan. Demokrasi memang disebut-sebut sebagai sebuah sistem pemerintahan terbaik dari yang terburuk. Ketika demokrasi dianggap oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah sistem kafir karena lahir dari barat dan dianggap tidak mampu menyejahterakan rakyat, apakah dengan sistem demokrasi itu hak dan hajat hidup umat Islam dibuat terkekang? Tidak. Prinsip demokrasi adalah kebebasan dan kesamaan hak, sehingga sejatinya, bukan demokrasi yang menjadi sasaran tembak, namun pelakunya yang patut dipertanyakan. Sudahkah masyarakat siap menggunakan sistem demokrasi yang kini dianggap cenderung membebaskan tanpa batas ini? Lalu, apakah dengan sistem khilafah ala HTI ini cita-cita luhur kesejahteraan hidup sebagaimana pada zaman Rasulullah dan khalifah setelahnya itu bisa menjadi nyata? Bagaimana jika kita melihat pada negara-negara yang menamakan dirinya sebagai negara Islam? Nyatanya mereka justru seperti tak pernah menghirup udara kebebasan yang begitu segar.

Jadi, hemat kata, penulis menggaris bawahi, pada prinsipnya mereka yang terus memekikkan takbir untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia itu perlu berkaca dan mengkaji ulang. Barangkali perlu pula meneiliti setiap butir kehidupan di Nusantara yang terdiri atas jutaan keragaman agar nantinya mampu menyadari bahwa yang perbedaan adalah sebuah rahmat Tuhan yang tidak perlu lagi diakomodir untuk dijadikan hal yang sama, apalagi dengan dasar agama. Biarlah Indonesia tetap utuh dengan keragaman dan keberagamaannya yang begitu indah. Itulah sebabnya siapapun kelompok perlu menyadari apakah dirinya sudah melakukan hal yang esensial berkaitan dengan agama atau justru menjadikan agamanya sebagai kedok untuk meraih kekuasaan atas dasar kebencian kepada mereka yang dianggap tidak layak untuk tinggal di bumi Allah.

Mari berdiskusi. Salam pergerakan!

[1] Penulis adalah Ketua Umum PMII Cabang Kota Solo, mahasiswa yang tengah menyelesaikan studi di FT UNS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s